Pencegahan pelanggaran netralitas

 

 

Panawalu Kecamatan Bilato___Dalam upaya meminimalisir dugaan pelanggaran terhadap netralitas ASN,TNI/Polri,Kepala Desa,Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka Panwaslu Kecamatan Bilato Telah menurunkan imbauan Ke Desa-Desa serta semua Instansi Diwilayah Pemerintah Kecamatan Bilato. Hal Itu disampaikan oleh ketua Panwaslu Kecamatan Bilato pada acara Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi anggota BPD se-kecamatan Bilato.

Kami telah melakukan sosialisasi diwilayah desa dan kecamatan namun oleh keterbatasan personil sehingga informasi ini belum bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada dikecamatan Bilato, bahkan dimedia sosial panwaslu kecamatan Bilato rutin disampaikan terkait hal tersebut. (Ungkap HRM)

Sebagai bentuk pencegahan Kami juga sudah menurunkan imbauan ke desa-desa, Pemerintah kecamatan,instansi diwilayah kecamatan Bilato termasuk Lembaga Pendidikan bahkan hari ini kami sudah mengundang secara lisan dua orang yang diduga melakukan pelanggaran dengan mengomentari postingan bakal calon, dua orang tersebut termasuk aparat desa dan BPD yang berstatus PNS dan Alhamdulillah dengan sukarela mereka sudah menghapus komentar tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi .Sehingganya tidak ada alasan lagi untuk tidak tau aturan atau regulasi semua sudah jelas (ungkap HRM)

 Kedepan nanti kami pastikan jika masih ada yang melakukan hal yang sama maka kami akan proses sesuai prosedur yang ada (Tegas HRM)

 

#SALAM_AWAS

 

 

 

 

AYO AWASI BERSAMA !!!!

 

DULO ITO MODULOHUPA

MODAHA WUMBUTA LOU MOHUTATO

WAWU MO HAHARAGAWA

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa Harus Sesuai dengan Pedoman UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wewenang kewajiban dan Tugas Kepala Desa secara lebih jelasnya bisa di temukan pada UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa UU Harus dijadikan pedoman oleh Kepala Desa Perangkat Desa dan BPD karena Indonesia merupakan negara hukum bukan negara kekuasaan.

Konsepsi ini mengharuskan bahwa segala bentuk dan tindakan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada aturan hukum.

Pemerintahan Desa dalam menjalankan Pemerintahan berperilaku dan Bersikap harus berdasar pada hukum atau produk peraturan perundang-undangan. Tidak seperti pada masa silam yang penyelenggaraan tata kelola negara kesemuanya ada pada titah raja.

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dilarang Berpolitik pada Momentum Pemilu serentak 2024 yang tidak akan luput dari peran Pemerintahan dalam Perumusan dan suksesinya baik dari Level Pusat sampai dengan Desa akan tetapi merujuk pada Pasal 51 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 51 huruf c menyebutkan perangkat desa dilarang: menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Sedangkan huruf j menyebutkan perangkat desa dilarang: “ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.” Secara lebih jelasnya bahwa :

Kepala Desa

Kepala Desa adalah bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 huruf (g) menyatakan: “Kepala Desa dilarang: (g). menjadi pengurus partai politik.

Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 51 huruf (g) menyatakan: “Perangkat Desa dilarang: (g). menjadi pengurus partai politik.”

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Note: Selain dari Kepala Desa Perangkat Desa dan Unsur BPD yang dilarang berpolitik masih ada beberapa Profesi yang dilarang pula untuk ikut aktif Berpolitik selebihnya bisa ditemukan disini.

Referensi:

Awasipemilu.com

UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa