PANWASLU KECAMATAN BILATO

Senin, 18 September 2023

Bilato, – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Bilato kumpulkan PKD se-Kecamatan Bilato. Selasa, 19 September 2023.

Dengan dikumpulkannya PKD se-Kecamatan Bilato ini, itu bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap pengawasan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang dilakukan oleh penyelenggara Teknis, dalam hal ini KPU bersama jajaran hingga di tinggkat PPS.

Ketua Panwaslu Kecamatan Bilato, Husain Mukmin mengungkapkan bahwa pada tahapan ini dibutuhkan bekal untuk teman-teman PKD saat melakukan pengawasan, sehingga pada pelaksanaannya PKD betul-betul memahami apa saja yang harus diperhatikan dalam pengawasan tahapan DPTB.

Dalam tahapan DPTB ini kata Husain Mukmin, pemgawas Pemilu harus memperhatikan berbagai hal, diantaranya adalah harus dipastikan pemilih yang masuk dalam DPTB dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, kemudian memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat keterangan pindah yang dituangkan dalam formulir Model A-pindah memilih.

Selain itu, Pengawas Pemilu juga harus memastikan kemudahan pemilih dalam mengurus surat keterangan pindah memilih.

“Olehnya, melalui kegiatan rapat koordinasi dan penguatan ini dapat menjadi spirit teman-teman PKD dalam melakukan pengawasan DPTb tersebut,” jelasnya.

Jumat, 04 Agustus 2023

Netralitas ASN

Jenis pelanggaran ASN disebut melakukan pelanggaran netralitas jika terlibat dalam beberapa aktivitas yang berkaitan dengan politik. Pelanggaran terhadap netralitas ASN tak harus dengan menjadi anggota partai politik atau tim kampanye. ASN yang menunjukkan dukungan ke peserta pemilu juga bisa disebut melanggar netralitas. Dilansir dari laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) bkn.go.id,

berikut 16 jenis pelanggaran netralitas ASN:

Kampanye atau sosialisasi media sosial baik mengunggah,
mengomentari, membagikan, maupun memberikan like;
Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon atau pasangan calon (paslon) peserta pemilu;
Melakukan foto bersama pasangan bakal calon atau paslon dengan mengikuti simbol gerakan tangan atau gerakan yang mengindikasikan keberpihakan;
Menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik, kecuali untuk menjelaskan kebijakan pemerintah terkait dengan tugas dan fungsinya atau berkenaan dengan keilmuan yang dimilikinya sepanjang dilakukan dalam rangka tugas kedinasan, disertai dengan surat tugas dari atasan;
Bagi ASN yang tidak cuti di luar tanggungan negara melakukan pendekatan ke parpol dan masyarakat (bagi calon independen) dalam rangka untuk memperoleh dukungan terkait dengan pencalonan pegawai ASN yang bersangkutan dalam pemilu sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah;
ASN yang mendeklarasikan diri sebagai paslon kepala daerah atau wakil kepala daerah tanpa cuti di luar tanggungan negara;
Memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon; Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan seperti ajakan, pertemuan, imbauan, seruan, dan pemberian barang, termasuk penggunaan barang terkait jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan paslon; Ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye;
Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai atau atribut PNS atau tanpa atribut dan mengerahkan PNS atau orang lain; Mengikuti kampanye bagi suami atau istri peserta pemilu yang berstatus sebagai ASN dan tidak mengambil cuti di luar tanggungan negara;
Memberikan dukungan ke paslon (calon indepeden) dengan memberikan fotokopi KTP;
Ikut sebagai peseeta kampanye dengan fasilitas negara;
Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam kampanye; Membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan paslon selama masa kampanye;
Menjadi anggota/pengurus partai politik.